Pemerintah Belum Serius Kembangkan Koperasi

23-10-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi. Foto : Runi/rni

\

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai pemerintah belum serius memajukan dan mengembangkan sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini terlihat dari minimnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk Kementerian Koperasi dan UKM.

 

“Fokus pemerintah pada koperasi, saya lihat agak kurang. Peningkatan-peningkatan yang dilakukan dengan anggaran sebesar itu menurut saya kurang efektif,” ujar Hekal usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kemenkop UKM di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta, Senin (22/10/2018).

 

Hekal menuturkan, pagu anggaran Kemenkop UKM sebesar Rp 961 miliar tidak akan maksimal untuk membina serta menumbuhkembangkan koperasi dan UKM, sebab masyarakat tidak diberikan kemudahan untuk akses permodalan. Karena dengan anggaran demikian, ada 200 ribu koperasi yang ada, dimana yang sehat hanya 80 ribu dan 70 ribu masih butuh pembinaan,” urainya.

 

Padahal, legislator Partai Gerindra itu menambahkan, koperasi dan UKM merupakan ujung tombak untuk menggairahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Koperasi bisa memberikan wadah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

 

"Anggaran Rp 961 miliar ini memang sangat sedikit sekali untuk memberikan akses modal supaya bisa menggerakkan ekonomi tingkat bawah. Kami prihatin konsen pemerintah ini kurang serius dalam perbaikan serta pengembangan koperasi kedepan,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu.

 

Diketahui, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2019 sebanyak Rp 961,432 miliar untuk ditetapkan di Badan Anggaran. Di dalamnya termasuk anggaran DEKOPIN sebesar Rp 14,500 miliar yang dialokasikan dalam 5 program.

 

Lima program itu yakni Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp 210,654 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 87,765 miliar, Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Rp 550,547 miliar, Program Penguatan Kelembagaan Koperasi sebesar Rp 26,425 miliar dan Program peningkatan penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro sebesar Rp 86,039 miliar. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...